Seperti pada dunia aplikasi e-Commerce yang biasa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu B-to-B dan B-to-C. Pada konsep e-Goverment pun dikenal dengan empat jenis klasifikasi, yakni G-to-C, G-to-B, G-to-E, G-to-G.

1. Goverment to Citizens (G-to-C)

Tipe relasi G-to-C ini adalah aplikasi e-Goverment yang paling umum, yakni dimana pemerintahan membangun dan mengimplimentasikan berbagai teknlogi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Bisa dikatakan, tujuan utama dari dikembangkannya aplikasi e-Goverment dengan tipe G-to-C adalah dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya dengan melalui kanal-kanal akses yang beragam sehingga masyarakat bisa dengan mudah menjangkau pemerintah dalam memenuhi berbagai keperluan dan pelayanan publik. Contoh aplikasi e-Goverment G-to-C adalah sebagai berikut :

• Kepolisian membangun dan memberikan penawaran jasa pelayanan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) ataupun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) melalui jaringan internet dengan bertujuan agar mendekatkan aparatur administrasi kepoliian dengan para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi dengan mengelola kepentingan publik sehingga masyarakat lebih mudah mengurus SIM dan STNK tanpa harus datang ke kantor kepolisian.
• Kantor Imigrasi berkerjasama dengan pihak Bandara Udara dan sejumlah bank dengan membangun jaringan teknologi informasi sehingga para pelancong atau turis lokal yang ingin melanglangbuana bisa membayar fiskal melalui mesin ATM tanpa harus antre di bandara yang memakan waktu.
• Kementrian Agama membangun situs pendaftaran teruntuk mereka yang mempunyai niat dalam melangsungkan ibadah haji pada tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah bisa mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

2. Goverment to Business (G-to-B)

Pemerintah bertugas dalam membangun sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Entiti bisnis semacam perusahaan memerlukan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah, disamping itu, perusahaan juga perlu berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintah dikarenakan berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaannya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Oleh karena itu dibutuhkan relasi yang terjaga dengan baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak hanya sebatas untuk tujuan memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan perusahaanya, namun juga lebih jauh lagi banyak hal yang bisa menguntungkan pemerintah apabila terciptanya relasi interaksi yang baik dan efekif dengan pelaku bisnis. Contoh dari aplikasi e-Goverment G-to-B ini adalah sebagai berikut :

• Para perusahaan wajib pajak dengan mudah menjalankan aplikasi dalam menghitung dan mengkalkulasikan pajak yang seharunya dibayar ke pemerintah dan melakukan mekanisme pembayaran melalui jaringan internet.
• Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak perusahaan bisa dilakuakan melalui webite sehingga menghemat biaya tranportasi dan komunikai mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, TOR, hingga dengan mekanisme pelaksanaan tender dan pengumuman pemenang tender.
• Proses pengadaan dan pembelian barang dan peralatan kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintah bisa dilakukan secara efisien dengan penerapan e-procurement yang menghubungkan antara kanor-kantor pemerintah dengan para suppliernya.

3. Goverment to Employees (G-to-E)

Aplikasi e-Goverment juga diperuntukan dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negri atau karyawan pemerintahan yang bekerja pada sejumlah instansi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Berbagai contoh aplikasi e-Goverment G-to-E ini adalah sebagai berikut :

• Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan dan institusi pendidikan dalam menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.
• Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah sehingga memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan juga sistem tersebut dibutuhkan juga sebagai penunjang proses rotasi, mutasi, demosi dan promosi seluruh pegawai pemerintahan.
• Aplikasi terpadu dalam mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga pegawai yang bersangkutan bisa terlindungi hak-hak privasi individualnya.

4. Goverment to Goverments (G-to-G)

Kebutuhan dalam berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintahan yang lainnya baik lokal maupun luar tidak terpaku pada hal-hal yang berkaitan dengan diplomai saja, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan administrai perdagangan, mekanisme hubungan sosial dan budaya, proses politik dan lain sebagainya. Contoh penerapan e-Goverment G-to-G diantaranya sebagai berikut :

• Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat denga  sejumlah kedutaan-kedutaan besar ataupun konsulat jenderal dalam membantu penyediaan data dan informasi akurat yang diperlukan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
• Aplikasi yang mengintegrasikan kanor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah luar dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya.
• Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungi sebagai pendeteki mereka yang tidak diperbolehkan masuk ataupun keluar dari suatu wilayah negara.
• Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual (HAKI) dalam pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin mendapatkan hak paten internasional.

Relasi dari suatu e-Goverment tersebut, dapat diketahui fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Goverment yang dibangun oleh suatu negara. Keberadaan E-Goverment tidak semata-mata dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada para masyarakatnya, namun lebih jauh lagi dalam meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan suatu negara sehingga memperbaiki kemajuan negara itu sendiri.